Sejarah Indah Hubungan Erat Indonesia-Palestina
Abdurrahman Azzam Pasya, Sekjen Liga Arab, di ruang kerjanya, melihat peta dunia yang ada di hadapannya. Dia merasa heran, ada satu negara yang belum tercantum pada secarik kertas yang tergulung rapi itu.
Untuk memastikan apakah penglihatannya keliru, lembaran kertas itu didekatkannya, dan ternyata, tidak ada negara Indonesia, hanya ada sebuah wilayah bertuliskan Juzur al-Hindi al Hulandiyah asy Syarqiyyah.
Syaikh Azzam merasa heran, sebab dia mendengar bahwa Indonesia telah merdeka pada 1945, dan telah terbebas dari penjajahan Belanda, tapi kali ini dia tidak mendapatkan nama negara ini pada sebuah peta yang dipegangnya.
Dikutip dari buku “Perjuangan yang Dilupakan” karya Rizki Lesus, Syaikh Azzam kemudian menghadap pejabat tinggi Mesir untuk membicarakan hal penting ini. Dia bertemu Mahmud Fahmi Nokrasyi, yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri.
“Bagaimana pendapat Yang Mulia seandainya kita memberi dukungan atas perjuangan bangsa Indonesia?,” tanya Syaikh Azzam.
“Yang Mulia, bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaannya kembali dari tangan penjajah Belanda. Menurut pendapat saya, kalau bangsa ini memperoleh dukungan dan bantuan sepenuhnya dari bangsa negeri-negeri Arab dan Islam, bisa dipastikan mereka akan mempunyai pengaruh dan peranan dalam perimbangan kekuatan di dunia, menggantikan Jepang yang sudah menyerah kalah,” kata Syaikh Azzam lagi.
Diskusi terjadi cukup panjang, Perdana Menteri Mesir berpesan agar dirinya diberi data-data yang cukup untuk menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Syaikh Azzam ini.
Selain Perdana Menteri, Syaikh Azzam juga menemui Raja Farouk untuk memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia.
Gayung bersambut, Raja Mesir itu berkata di gagang telepon kepada Syaikh Azzam: “Apa yang paling diperlukan Indonesia?.”
Sekjen Liga Arab ini semangat betul dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Dirinya terinspirasi oleh dua sosok yang lebih dulu getol dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia, yaitu seorang Mufti Palestina bernama Syaikh Muhammad Amin Al Husaini dan seorang pedagang Palestina kaya raya, Muhammad Ali Taher.
Sejarah mencatat, dua tokoh penting Palestina ini menyiarkan kemerdekaan Indonesia lebih dulu dari pembacaan proklamasi oleh Sukarno-Hatta. Pada 6 September 1944, mereka mengumumkannya di siaran radio berbahasa Arab.
Pada tahun 1946, sidang pleno Liga Arab merekomendasikan anggota-anggotanya untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Sebuah kado istimewa bangsa Arab, dengan andil Palestina, untuk bangsa Indonesia.
Utusan Liga Arab ke Indonesia
Informasi dari Mufti Palestina, Syaikh Muhammad Amin Al Husaini, tentang kemerdekaan Indonesia yang sampai kepada Sekjen Liga Arab, Syaikh Abdurrahman Azzam Pasya, dan mendapatkan dukungan dari Raja Mesir, menyisakan kejadian menarik di Tanah Air.
Dalam buku “70 Tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi”, diceritakan, pada 13 Maret 1947, telah mendarat pesawat di Bandara Meguwo Yogyakarta. Kedatangan pesawat ini mengantar utusan Liga Arab sekaligus Konjen Mesir di India, Syaikh Abdul Mun’im.
Tak ada yang memberitahu sebelumnya bahwa akan datang tamu dari luar negeri. Setelah pesawat landing di bandara, Syaikh Abdul Mun’im mengatakan kepada orang-orang bahwa dia ingin bertemu pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka.
Setelah terkatung-katung beberapa jam, barulah dia disambut oleh utusan resmi negara. Saat itu belum ada aturan protokoler istana. Syaikh Abdul Mun’im diajak ke istana negara yang saat itu berada di Kota Yogyakarta.
Pihak istana bingung, siapa yang akan menjadi penerjemah dalam obrolan ini. Teringatlah dengan HM. Rasjidi. Karena dia alumni Mesir dan memiliki kecakapan dalam bahasa Arab.
Dari Kotagedhe, Rasjidi mengayuh Sepeda. Sebelum berangkat menemui tamu, dia bingung, karena tidak memiliki baju yang layak untuk menyambut tamu dari negeri Arab tersebut. Didapatlah baju pinjaman yang cukup pantas dari seorang temannya.
Sampai di Istana, Rasjidi menjadi penerjemah, obrolanpun cair. Kedatangan tamu tersebut membawa kabar gembira berupa pengakuan dan dukungan penuh bangsa Arab untuk kemerdekaan Indonesia.
Syaikh Abdul Mun’im menginap di Yogyakarta selama 4 hari. Dia akan kembali ke Mesir pada 17 Maret 1947. Kala itu, ia mengajak agar ada utusan dari bangsa Indonesia yang ikut berangkat.
Delegasi pun akhirnya berangkat. Dipimpin oleh Haji Agus Salim dan sekretarisnya adalah HM. Rasjidi. Serta ada beberapa orang lain yang turut serta.
Kisah keberangkatan ini sangat haru. Rombongan tidak dibawakan uang oleh negara, karena memang tidak tersedia. Berangkat membawa bekal masing-masing yang jumlahnya tidak seberapa. Jangankan membawa uang banyak, pesawat saja nebeng milik Liga Arab.
Saat di dalam pesawat, Pak Rasjidi diberi satu plastik berisi beberapa gelang dan cincin oleh sesorang. Katanya, “Untuk bekal nanti di luar negeri.”
Setiba di Mesir, rombongan menempati rumah sempit. Inilah cikal bakal kedutaan Indonesia di Mesir.
Tim ini kemudian melakukan penyebaran informasi ke negara-negara Arab bahwa Indonesia telah merdeka. Dibantu oleh para mahasiswa yang waktu itu belajar di Mesir. Diantara mereka adalah Harun Nasution saat masih muda.
Bangsa Arab kemudian mendengar kabar, bahwa di ujung timur ada negara yang mayoritas penduduknya muslim, telah merdeka.
Kepedulian bangsa Arab kepada bangsa Indonesia waktu itu lebih didasarkan pada kesamaan agama, yaitu Islam.
Beberapa tahun kemudian, dari Mesir, Pak Rasjidi pergi ke Saudi. Di Istana Raja Abdul Aziz di Riyadh, Rasjidi disambut meriah. Dukungan penuh diberikan oleh Raja Saudi kepada Indonesia. Lagi-lagi, alasanya adalah “Kami ini sama-sama Islam.”
Berawal dari suara yang digaungkan oleh Mufti Palestina, Syaikh Muhammad Amin Al Husaini tentang kemerdekaan Indonesia di siaran radio-radio berbahasa Arab, dan peran Muhammad Ali Taher, saudagar kaya Palestina yang rela menggelontorkan banyak uang untuk menginformasikan kemerdekaan Indonesia, negara-negara Arab mendukung dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia.
Peran Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina
Mufti Palestina, dan juga negara-negara Arab menjadi As Sabiqun Al Awwalun (paling awal) dalam dukungannya kepada kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, sejak dideklarasikan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, rakyat Palestina terus mengalami penindasan dan tekanan yang sangat dahsyat.
Upaya kemerdekaan bangsa Palestina terus dilakukan. Indonesia, sebagai negara berdaulat, terus mengupayakan agar langkah tersebut sukses.
Ketika penjajahan Israel atas Palestina sulit dihentikan, atas dasar ukhuwah Islamiyah, negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam berkumpul, membuat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 1969, dengan tujuan untuk membantu rakyat Palestina terlepas dari belenggu kejahatan Israel. Indonesia turut serta aktif dalam organisasi ini dengan mengikuti rapat dan konferensi yang digelar secara bersama.
Beberapa kali pemimpin Palestina berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 1984, Presiden Palestina, Yasser Arafat, untuk pertama kalinya datang ke Jakarta menemui Presiden Suharto. Kunjungan berikutnya dilakukan pada tahun 1992, 1993, dan 2000. Lalu pada tahun 2007, Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kenegaraan resmi pertamanya ke Indonesia. Dalam kunjungannya Presiden Abbas telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Perjanjian kerjasama termasuk di bidang komunikasi dan pendidikan. Abbas kembali mengunjungi Indonesia pada bulan Mei 2010 dan Februari 2014 (Saragih, 2018).
Indonesia sejak lama memperjuangkan agar bangsa Palestina dapat merdeka dari penjajahan. Landasan hukum yang dipegang oleh Indonesia adalah resolusi DK PBB 242 (1967) dan 338 (1972) berisi agar seluruh wilayah Palestina harus dikembalikan tidak bersyarat yang dijajah oleh Israel serta seluruh hak sah bangsa Palestina untuk dapat menentukan kemerdekaannya, menegakkan bangsa di tanah airnya dan Al Quds Asy Syarif di Yerusalem Timur adalah ibu kotanya.
Konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina juga terlihat dari respon Indonesia terhadap kebijakan Presiden Amrika Serikat Donald Trump yang memberikan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2007. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengeluarkan 6 usulan tegas dalam merespon hal tersebut, keenam usulan tersebut antara lain, Pertama, OKI harus tegas menolak pengakuan bilateral dari Amerika Serikat terkait Yerusalem tersebut. Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina. Kedua, Semua negara yang memiliki kedutaan di tel Aviv tidak mengikuti keputusan AS. Ketiga, Negara anggota OKI diminta untuk menjadi motor penggerak dukungan negara-negara lain yang belum mengakui untuk dapat mengakui Palestina. Keempat, Negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebaiknya mengambil langkah diplomatik sesuai dengan resolusi OKI. Kelima, Negara-negara OKI diminta untuk mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama ekonomi dengan Palestina. Keenam, Oki harus mampu menjadi motor pergerakan di berbagai forum internasional atau multilateral untuk membantu Palestina (Prasetya dan Srifaizi, 2018).
Pernyataan Presiden Joko Widodo ini berpijak pada UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, juga sesuai dengan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yanga dil dan beradab.
Dukungan Indonesia kepada rakyat dan bangsa Palestina pada saat terjadi perang HAMAS-Israel tahun 2023 di Jalur Gaza. Pada KTT Luar Biasa yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi, 11 November 2023, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal penting, seperti dilansir resmi dari laman Kementerian Luar Negeri RI:
Pertama, gencatan senjata harus segera dapat dilakukan. Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defence tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment.
Kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas. Negara-negara OKI atau OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah kirim bantuan dan ke depan akan dapat menambahkan lagi bantuan-bantuan berikutnya.
Presiden memberikan contoh kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai target, termasuk rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia telah kehabisan bahan bakar dan hal ini mengurangi kemampuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan. Presiden mendesak semua pihak menghormati Hukum Humaniter Internasional.
Ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan, misalnya mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional.
Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two state solution. Presiden menolak pemikiran one state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan. Dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina.
Usai gelaran KTT OKI Luar Biasa ini, Presiden Joko Widodo bertolak ke Amerika Serikat untuk menemui Presiden Joe Biden. Dalam lawatan resmi kenegaraan ini, Jokowi juga menyampaikan hasil pertemuan negara-negara Islam dan Arab ini, berupa dukungan kepada bangsa Palestina.
Masyarakat Indonesia Dukung Palestina
Sudah berapa banyak jumlah harta yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina. Penggalangan donasi terus digalakkan oleh Ormas, Yayasan, LSM, dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid, dari pengajian ke pengajian, dari sekolah ke sekolah, dan lain-lain.
Salah satu andil besar masyarakat Indonesia dalam bidang kemanusiaan untuk membantu korban perang rakyat Palestina adalah pendirian rumah sakit di Jalur Gaza. Layanan fasilitas kesehatan ini dibangun atas donasi dari rakyat Indonesia, dengan kerja sama antara LSM, pemerintah Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Palestina.
Wikipedia mencatat, Rumah Sakit Indonesia ini berdiri di Bait Lahiya, Gaza Utara. Perencanaan pembangunannya mulai tahun 2009, sedangkan pelaksanaannya pada 2011, dan pada 27 Desember 2015 diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pada perjalanannya, rumah sakit yang murni menjalankan misi kemanusiaan ini kerap diserang rudal oleh tantara Israel. Saat mulai pembangunan pada tahun 2011, sejumlah bom Israel diledakkan di dekat fasilitas kesehatan ini. Pada tahun 2018, saat rumah sakit sudah beroperasi, juga terkena sasaran rudal Israel. Dan terbaru, pada November 2023, beberapa rudal sengaja diluncurkan berada di dekat Rumah sakit Indonesia.
Kami Bersama Palestina
Palestina, negeri para nabi, juga di dalamnya ada Masjid Al Aqsha, yang Allah Ta’ala menyebut di dalam Al Quran “Alladzii baaraknaa haulahu” yang Allah berkahi tanah di sekelilingnya. Masjid sebagai kiblat pertama umat Islam ini telah dikuasai oleh kaum Yahudi.
Indonesia, baik rakyat maupun pemerintahnya, sejak dahulu hingga saat ini, ingin agar bangsa Palestina merdeka dari penindasan dan penjajahan. Sejarah telah mencatat, Mufti Palestina dulu menjadi penggerak di dunia Arab untuk share info kemerdekaan Indonesia, sehingga negara-negara Arab tahu dan mendukung kemerdekaan ini.
Indonesia dan Palestina, dua negara yang memiliki ikatan erat kuat: Ikatan imaniyah dan ikatan insaniyah. Sejak dulu, hingga kini, dan di masa mendatang.
Semoga Allah meemberikan kemenangan untuk bangsa Palestina. Amin.
Referensi:
- Perjuangan yang Dilupakan, Rizki Lesus, Pro-U Media, 2017.
- 70 Tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi, Endang Basri Ananda, Harian Umum Pelita, 1985.
- Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara MerdekaPada Masa Pemerintahan Joko Widodo, Hendra Maujana Saragih, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemsyarakatan, STAIN Curup Bengkulu Vol.3 No.2, 2018.
- Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina, Muh. Novan Prasetya dan Aulia Srifaizi, Jurnal PIR Vol.2 No.2, Februari 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Indonesia_(Gaza)
- https://kemlu.go.id/portal/id/read/5481/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-ktt-luar-biasa-organisasi-kerja-sama-islam-oki-riyadh-11-november-2023