Hukum Fikih berkaitan dengan Anak (bagian 8) – Sebab Nasab
Hukum Fikih berkaitan dengan Anak (bagian 8) – Sebab Nasab
Setelah sebelumnya membahas tentang urgensi nasab serta hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang membawa dan menerima nasab, pada tulisan kali ini kita akan mengulas sebab-sebab nasab sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.
Secara garis besar, sebab nasab terbagi menjadi dua:
- Pernikahan (al-nikāḥ)
- Istilhaq (penetapan nasab budak oleh tuannya)
Sebab yang kedua berkaitan dengan sistem perbudakan. Karena perbudakan telah lama hilang, maka fokus pembahasan kita adalah pada sebab pertama, yaitu pernikahan.
Para ulama merangkum kaidah utama dalam masalah ini dengan ucapan mereka:
الولد لاحق في النكاح الصحيح بالزوج مطلقا متى أمكن كونه منه
“Anak itu dinasabkan (dianggap sebagai keturunan) kepada suami dalam pernikahan yang sah, selama secara logis memungkinkan anak itu berasal darinya.”
Berdasarkan kaidah ini, penetapan nasab melalui pernikahan memiliki dua syarat utama:
Pertama: Dari Pernikahan yang Sah
Dalam pernikahan yang sah, para ulama fikih sepakat bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang menikah secara sah ditetapkan kepada suaminya. Kesepakatan ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:
“Anak itu (dinisbatkan) kepada pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu (kekecewaan/hukuman).”
Yang dimaksud dengan “ranjang” adalah hubungan pernikahan atau segala kondisi yang setara dengannya.
Bagaimana dengan Pernikahan yang Tidak Sah? Dalam kasus pernikahan yang tidak diakui keabsahannya dalam Islam—seperti nikah mut‘ah—para ulama berpendapat bahwa anak tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya. Penetapan ini bukan karena pernikahannya dianggap sah, tetapi dalam rangka menjaga hak hidup, harkat, dan keberlangsungan status anak. Artinya, penetapan nasab pada pernikahan tidak sah adalah bentuk perlindungan, bukan sebuah sebab syar‘i tersendiri.
Kedua: Anak Dapat Dinasabkan Secara Logis
Tidak cukup hanya dengan adanya pernikahan yang sah. Secara logis anak tersebut juga harus mungkin dinisbatkan kepada ayah dan ibunya. Karena itu para ulama menjelaskan beberapa indikator logis berikut:
- Suami Mungkin Menjadi Sebab Kehamilan
Anak dapat dinasabkan kepada suami apabila secara biologis si suami mungkin menyebabkan kehamilan. Batas minimal usia laki-laki untuk bisa menghamili menurut tiap mazhab adalah:
- Maliki & Syafi’i: 9 tahun
- Hanafi: 12 tahun
- Hanbali: 10 tahun
Perbedaan ini muncul karena perbedaan data empiris yang mereka temukan terkait usia balig dan kemampuan biologis laki-laki. Intinya: jika suami sudah dianggap mampu secara biologis, maka anak yang lahir bisa dinasabkan kepadanya.
Sebaliknya, bila seorang suami belum balig—misalnya baru berumur 5 tahun—lalu istrinya hamil, maka secara logis anak tersebut bukan berasal darinya, sehingga tidak bisa dinasabkan kepada suami tersebut.
- Anak Lahir dalam Masa Kehamilan yang Masuk Akal
Jika seorang wanita melahirkan dua bulan setelah menikah, sementara masa minimal kehamilan adalah enam bulan, maka jelas bahwa anak tersebut bukan hasil hubungan pernikahan. Karena itu, nasab kepada suami tidak ditetapkan.
- Suami dan Istri Pernah Bertemu secara Fisik
Penetapan nasab juga mensyaratkan adanya kemungkinan bertemunya pasangan suami istri. Misalnya, bila suami berada di Barat dan istri di Timur, dan tidak pernah bertemu sama sekali setelah akad, lalu sang istri hamil, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami, karena kemungkinan biologis tidak ada.
Nasab dalam Islam ditetapkan melalui hubungan suami istri yang sah dan kemungkinan logis bahwa anak tersebut berasal dari suami. Jika kedua unsur ini terpenuhi, maka nasab sah ditetapkan, Wallahu alam.
Referensi
Ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār, karya al-Ḥaṣkafī (‘Alā’ ad-Dīn Muḥammad ibn ‘Alī al-Ḥaṣkafī).
Al-Fatāwā al-Hindiyyah (al-Fatāwā al-‘Ālamgīriyyah), karya lajnah ulama Hanafiyyah di bawah pimpinan Niẓām ad-Dīn al-Baranhābūrī atas perintah Sulṭān Aurangzeb ‘Ālamgīr.
Al-Mudawwanah al-Kubrā, karya Saḥnūn (Abd as-Salām ibn Sa‘īd at-Tanūkhī) berdasarkan riwayat dari Ibn al-Qāsim.
Al-Mughnī, karya Ibn Qudāmah al-Maqdisī (Muwaffaq ad-Dīn ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah).
Badā’i‘ aṣ-Ṣanā’i‘ fī Tartīb asy-Syarā’i‘, karya al-Kāsānī (Abu Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī).
Ḥāsyiyah ad-Dusūqī ‘alā asy-Syarḥ al-Kabīr, karya Muḥammad ibn Aḥmad ad-Dusūqī.
Ḥāsyiyah Ibn ‘Ābidīn (Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār), karya Ibn ‘Ābidīn (Muḥammad Amīn ibn ‘Umar Ibn ‘Ābidīn).
Ḥāsyiyatā al-Qalyūbī wa ‘Umayrah, karya Aḥmad al-Qalyūbī dan Aḥmad al-Barlisī (yang masyhur dengan ‘Umayrah).
Jawāhir al-Iklīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl, karya Ṣāliḥ ‘Abd as-Samī‘ al-Ābī al-Azharī.
Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj, karya al-Khaṭīb asy-Syarbīnī (Muḥammad ibn Aḥmad asy-Syarbīnī).
Nayl al-Ma’ārib bi Syarḥ Dalīl ath-Ṭālib, karya ‘Abd al-Qādir at-Taghlibī asy-Syaybānī.
Rawḍat ath-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn, karya Imām an-Nawawī (Yaḥyā ibn Syaraf an-Nawawī).
