Di tengah hangatnya diskusi keislaman di lingkungan kampus, kalimat “Mari kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah” sering kali menjadi pamungkas perdebatan. Slogan ini mulia, bahkan merupakan fondasi utama akidah seorang Muslim. Namun, di tangan sebagian penuntut ilmu yang baru bersemangat, kalimat ini terkadang bergeser fungsi. Ia tidak lagi digunakan sebagai kompas pencari kebenaran, melainkan sebagai palu godam untuk membungkam lawan diskusi yang kebetulan merujuk pada pandangan mazhab atau pendapat ulama tertentu.

Muncul sebuah dikotomi semu di ruang-ruang obrolan mahasiswa: seolah-olah mengikuti penjelasan ulama adalah tindakan meninggalkan Al-Qur’an dan Sunnah, atau seakan-akan perbedaan pendapat di kalangan fukaha terjadi karena sebagian dari mereka sengaja mengabaikan dalil. Padahal, jika kita membuka lembaran literatur klasik (turats), kita akan mendapati bahwa para imam mujtahid yang berbeda pendapat itu justru sama-sama sedang berupaya keras mempraktikkan perintah kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Lantas, mengapa hasil ijtihad mereka bisa berbeda, bahkan terkadang ada yang tepat dan ada yang keliru?

Kewajiban menjadikan wahyu sebagai hakim tertinggi memang merupakan perintah langsung dari Allah ﷻ di dalam Surah al-Nisa’ ayat 59:

Saat menafsirkan ayat ini dalam Jami’ al-Bayan, Imam al-Thabari (w. 310 H) bersama Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) membawakan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas, Mujahid, dan al-Hasan al-Bashri bahwa makna Ulil Amri mencakup Ahl al-Fiqh wa al-Din (para ulama dan ahli fikih). Sementara frasa “kembalikanlah kepada Allah dan Rasul” ditafsirkan secara bulat oleh Mujahid dan para salaf sebagai perintah mengembalikan sengketa kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.¹ Menariknya, ayat yang sama yang memerintahkan kita kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah juga menyandingkannya dengan ketaatan kepada para ulama dalam koridor kebenaran. Artinya, memahami wahyu tidak bisa dilepaskan dari perangkat keilmuan para ahlinya.

Namun, mengembalikan persoalan kepada Al-Qur’an dan Sunnah bukanlah proses mekanis yang selalu menghasilkan satu kesimpulan tunggal. Dalam masalah-masalah cabang (furu’iyyah), seorang ulama bisa saja benar dalam menangkap maksud syariat, dan bisa pula keliru. Prinsip ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah ﷺ melalui hadis ‘Amr bin al-‘Ash radhiyallahu ‘anhu:

Ketika mengulas hadis ini dalam al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Imam al-Nawawi (w. 676 H) mengutip konsensus (ijma’) umat Islam bahwa jaminan pahala ini khusus berlaku bagi seorang alim yang benar-benar menguasai perangkat ijtihad (ahliyyah al-ijtihad). Jika ia tepat, ia meraih pahala atas jerih payah ijtihadnya sekaligus pahala atas ketepatannya. Jika ia meleset, ia tetap diganjar satu pahala atas kesungguhannya mencari kebenaran di dalam dalil, dan kesalahannya dimaafkan.³ Hal yang senada ditegaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) dalam Fath al-Bari dengan mengutip penjelasan Ibnu al-Mundzir dan al-Khaththabi: seorang mujtahid diberi pahala karena proses ijtihadnya dalam menggali dalil adalah bentuk ibadah, berbeda halnya dengan orang yang nekat berfatwa tanpa ilmu yang justru memikul dosa meskipun tebakannya kebetulan benar.⁴

Pertanyaan kritisnya: jika seluruh imam mazhab sama-sama berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah, mengapa seorang ulama besar masih bisa keliru atau berbeda kesimpulan dengan ulama lainnya?

Persoalan ini dijawab secara sistematis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) dalam risalahnya yang terkenal, Raf’ al-Malam ‘an al-A’immah al-A’lam. Beliau menegaskan sebuah aksioma penting:

Ibnu Taimiyyah kemudian memetakan bahwa perbedaan atau kekeliruan seorang ulama dalam menarik kesimpulan dari dalil berakar pada tiga sebab utama. Pertama, keyakinannya bahwa Nabi ﷺ tidak mengucapkan hadis tersebut (baik karena riwayat itu belum sampai kepadanya, atau sampai kepadanya melalui jalur sanad yang ia nilai lemah berdasarkan kaidah kritiknya). Kedua, keyakinannya bahwa hadis tersebut sahih, tetapi konteks atau dilalah (penunjukan makna) lafaznya tidak sedang membicarakan kasus yang sedang dihadapi. Ketiga, keyakinannya bahwa hukum dalam dalil tersebut telah dihapus (mansukh) atau dikhususkan oleh dalil lain yang lebih kuat.⁶ Dengan kata lain, ketika seorang imam tampak tidak mengamalkan suatu hadis, ia bukan sedang meninggalkan Sunnah demi akalnya, melainkan sedang mengamalkan dalil Al-Qur’an atau Sunnah lain yang menurut timbangan metodologinya lebih kuat.

Lalu, bagaimana sikap yang rajih (kuat dan proporsional) bagi kita sebagai mahasiswa dan penuntut ilmu dalam menyikapi realitas ini?

Sikap pertengahan (wasathiyyah) menuntut kita untuk memadukan penghormatan terhadap ulama dengan ketundukan mutlak pada dalil, tanpa terjebak pada fanatisme buta (ta’ashshub). Imam Ibnu ‘Abd al-Barr (w. 463 H) di dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadhlih meriwayatkan kaidah emas dari tabiin pakar tafsir, Mujahid bin Jabr (w. 104 H), dan al-Hakam bin ‘Utaibah (w. 115 H):

Di halaman berikutnya dalam kitab yang sama, Ibnu ‘Abd al-Barr juga meriwayatkan peringatan tajam dari Sulaiman al-Taimi (w. 143 H) yang kemudian beliau kukuhkan sebagai kesepakatan ulama:

Dari fondasi turats di atas, seorang mahasiswa Muslim dapat mempraktikkan tiga langkah nyata dalam keseharian akademiknya:

1. Membedakan antara Ittiba’ dan Taqlid Buta:

   Konsisten kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah berarti menjadikan kekuatan hujah sebagai patokan. Ketika tampak perbedaan pendapat di antara para ulama, tugas penuntut ilmu yang memiliki kapasitas meneliti adalah memilih pendapat yang paling kuat dalilnya (al-rajih bi al-dalil), bukan memilih pendapat karena sentimen figur atau sekadar mencari yang paling ringan (tatabbu’ al-rukhash).

2. Menjaga Adab terhadap Ulama yang Pendapatnya Tidak Kita Pilih:

   Menilai suatu pendapat sebagai marjuh (kurang kuat) tidak boleh melahirkan lisan yang merendahkan martabat sang ulama. Mereka yang keliru dalam ijtihad tetap mendapatkan satu pahala di sisi Allah, sedangkan kita yang mencela mereka justru terancam kehilangan adab.

3. Sadar Kapasitas Diri dalam Berinteraksi dengan Teks:

   Mengakui bahwa ulama bisa salah bukan berarti memberi mandat bagi mahasiswa semester awal untuk langsung membuang kitab-kitab fikih dan menafsirkan ayat secara liar. Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah yang sejati adalah kembali kepada teks wahyu dengan menggunakan metodologi (ushul fiqh dan مصطلح الحديث) yang telah dirumuskan secara ketat oleh para ulama.

Daftar Referensi Utama

1. Al-Qur’an al-Karim.
2. Al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Tahqiq: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi dan Muhibbuddin al-Khathib. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, Cet. I, 1380 H.
3. Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il. Al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih al-Bukhari). Mesir: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyyah (al-Sulthaniyyah), 1311 H.
4. Ibnu ‘Abd al-Barr, Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdillah. Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadhlih. Tahqiq: Abu al-Asybal al-Zuhairi. Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, Cet. I, 1414 H / 1994 M.
5. Ibnu Katsir, Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar. Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim. Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, Cet. I, 1431 H.
6. Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abd al-Halim. Raf’ al-Malam ‘an al-A’immah al-A’lam. Riyadh: al-Ri’asah al-‘Ammah li Idarat al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’, 1403 H / 1983 M.
7. Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, Cet. II, 1392 H.
8. Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Tahqiq: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.t.
9. Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an. Tahqiq: ‘Abdullah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki. Kairo: Dar Hajr, Cet. I, 1422 H / 2001 M.