Ali Kasyif al-Ghitha, salah seorang pemuka mereka pada masa kontemporer, mengatakan:

(An-Nūr as-Sāthi‘, 1/439.)

Haji Orang yang Belum Membayar Khumus Tidak Diterima

Dalam pandangan mereka, ibadah haji seorang Syiah tidak akan diterima sebelum seluruh hartanya dihitung, semua kepemilikannya dinilai, kemudian seperlimanya dikeluarkan dan diserahkan kepada marja‘.

Dr. Ali as-Salus mengatakan:

Kemudian ia mengatakan:

(Dr. Ali as-Salus, Atsar al-Imāmah fī al-Fiqh al-Ja‘farī, hlm. 391.)

Barangkali hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong pemerintahan para ayatullah untuk terus berupaya meningkatkan jatah jumlah jamaah haji mereka setiap tahun.

Dalam kitab Manāsik al-Hajj karya Abu al-Qasim al-Khu’i, seorang tokoh kontemporer yang mereka gelari sebagai Marja‘ al-Muslimīn wa Za‘īm al-Hauzah al-‘Ilmiyyah (Marja‘ Kaum Muslimin dan Pemimpin Lembaga Keilmuan), disebutkan bahwa pembayaran khumus harus didahulukan daripada pelaksanaan ibadah haji.

Menurut ketentuan tersebut, haji seseorang tidak sah apabila masih terdapat kewajiban khumus yang berkaitan dengan harta yang digunakan untuk pelaksanaan ibadahnya.

Al-Khu’i mengatakan:

(Abu al-Qasim al-Khu’i, Manāsik al-Hajj, hlm. 22.)

Pembiayaan Gerakan-Gerakan Rahasia melalui Khumus

Siapa saja yang mencermati berbagai gerakan Syiah yang muncul sepanjang sejarah umat Islam—gerakan-gerakan yang menjadi salah satu faktor paling kuat dalam menyibukkan umat dari menghadapi musuh-musuhnya, mengalihkan usaha mereka dari pembangunan negara Islam yang besar, serta menghambat upaya membuka hati manusia dan menaklukkan negeri-negeri melalui agama yang agung ini—akan menyadari bahwa sumber dana yang membiayai gerakan-gerakan tersebut berasal dari harta yang dipungut dari para pengikut yang mudah diperdaya atas nama Ahlulbait dan hak mereka terhadap khumus.

Bahkan, gerakan-gerakan Syiah di dunia Islam hingga sekarang dibiayai melalui sumber dana tersebut.

Harta yang terus mengalir kepada para ayatullah dan marja‘ dari para pengikut yang tertipu itulah yang menyebabkan tipu daya Syiah semakin besar dan bahayanya semakin meningkat.

Bahkan, para ayatullah dan marja‘ tersebut telah sampai pada keadaan ketika mereka mengarahkan fatwa-fatwanya sesuai dengan keinginan masyarakat awam. Mereka juga menyembunyikan kebenaran demi menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat tersebut, karena merekalah sumber penghasilan dan penghidupan mereka.

Di antara contoh nyata pada masa kontemporer adalah adanya sebagian ulama besar Syiah yang enggan menjelaskan kesalahan salah satu persoalan cabang dalam mazhab mereka karena takut kepada masyarakat awam.

Mereka sebenarnya memberikan fatwa bahwa pendapat tersebut keliru dan secara rahasia menyatakan pendapat yang berbeda kepada orang-orang tertentu saja.

Muhammad Jawad Mughniyah, mantan Ketua Pengadilan Ja‘fariyah di Beirut, mengungkapkan persoalan tersebut dengan mengatakan:

Ia melanjutkan:

Kemudian ia mengatakan:

(Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imām Ja‘far ash-Shādiq, hlm. 31 dan 33.)

Mughniyah juga menyebutkan dalam tafsirnya, Al-Kāsyif, bahwa imam terbesar mereka, al-Khu’i, menyampaikan pendapatnya secara rahasia kepada orang-orang yang dipercayainya. (Al-Kāsyif, 6/18.)

Demikian pula Kazhim al-Kifa’i menyatakan bahwa imam mereka, Kasyif al-Ghitha, memberikan fatwa tentang kesucian Ahlulkitab hanya kepada kalangan tertentu, karena menurutnya akal masyarakat awam tidak mampu menerimanya.

Pernyataan tersebut dinukil oleh Dr. Ali as-Salus dalam Fiqh al-Imāmiyyah, hlm. 81, catatan kaki.

Dr. Ali as-Salus memberikan komentar:

(Dr. Ali as-Salus, Fiqh al-Imāmiyyah, hlm. 81, catatan kaki.)

Dalam Ushūl Madzhab asy-Syī‘ah dijelaskan bahwa salah satu sebab para ulama Syiah mempertimbangkan keinginan masyarakat awam mereka, atau melakukan takiyah terhadap orang-orang bodoh di kalangan mereka, adalah karena masyarakat tersebut merupakan sumber penghasilan yang mereka ambil atas nama khumus.

Apabila demikian sikap lima orang tokoh besar marja‘ Syiah pada masa kontemporer terhadap sebuah persoalan fikih cabang yang mereka yakini keliru, bagaimana mungkin diharapkan mereka bersedia memperbaiki dasar-dasar mazhab mereka?

(Ushūl Madzhab asy-Syī‘ah, 3/1136–1137.)

Harta yang dirampas dari para pengikut tersebut juga menjadi sumber pendanaan bagi penerbit-penerbit yang setiap tahun mengeluarkan ratusan selebaran dan buku yang dipenuhi celaan terhadap umat Islam dan agamanya.

Persoalan khumus juga merupakan salah satu sebab terpenting yang mendorong semangat mereka untuk menyebarkan bidah tersebut dan membuat mereka takut terhadap kritik atas mazhab mereka serta terbongkarnya keburukan yang mereka sembunyikan.

Sejarah Pungutan dalam Gerakan Qaramithah

Sumber-sumber sejarah menunjukkan adanya perkembangan bertahap dalam sistem pungutan harta di kalangan Syiah Batiniyah.

Sejarah mencatat bahwa ketika orang-orang Arab di Jazirah mulai berkumpul di sekitar gerakan Qaramithah, para pemimpin Qaramithah mula-mula mewajibkan para pengikutnya membayar satu dirham untuk setiap orang.

Pungutan tersebut dinamakan al-ghathrah, yang diwajibkan atas setiap laki-laki dan perempuan.

Setelah itu, mereka menetapkan pungutan yang disebut al-hijrah, yaitu satu dinar untuk setiap orang.

Kemudian mereka menetapkan pungutan lain yang disebut al-bulghah, sebesar tujuh dinar.

Ketika kekuasaan mereka telah menguat dan keadaan telah mendukung, mereka mewajibkan para pengikutnya menyerahkan seperlima dari seluruh harta yang dimiliki dan seluruh penghasilan yang diperoleh.

Selanjutnya, mereka memberitahukan kepada para pengikutnya bahwa tidak ada lagi kebutuhan untuk menyimpan harta, karena seluruh bumi kelak akan menjadi milik mereka dan tidak menjadi milik siapa pun selain mereka.

(Abdurrazzaq al-Hashan, Al-Mahdī wa al-Mahdiyyah, hlm. 63.)

Syiah Kontemporer dan Khumus

Para pemuka Syiah kontemporer memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan harta yang mereka pungut dari para pengikutnya atas nama khumus Ahlulbait. Mereka menganggap orang yang menghalalkan penahanan satu dirham saja dari harta tersebut termasuk golongan orang-orang kafir.

Dalam kitab Al-‘Urwah al-Wutsqā, yang pada bagian pinggirnya terdapat komentar para tokoh dan marja‘ Syiah Imamiyah kontemporer, disebutkan:

Kemudian disebutkan sebuah riwayat dari Abu Bashir:

(Muhammad Kazhim al-Yazdi, Al-‘Urwah al-Wutsqā, 2/366.)

Setelah itu, kitab tersebut mencantumkan sejumlah riwayat lain yang berkaitan dengan persoalan yang sama.

Bahkan, apabila suatu harta telah terkena kewajiban khumus, mereka menganggap tidak sah segala bentuk transaksi maupun ibadah yang berkaitan dengan harta tersebut, termasuk pernikahan, jual beli, dan ibadah.

Dalam Al-‘Urwah al-Wutsqā disebutkan:

(Al-‘Urwah al-Wutsqā, 2/401.)

Khumus dan Klaim Kegaiban Imam Mahdi

Khumus merupakan faktor yang melatarbelakangi munculnya klaim mereka mengenai kegaiban Mahdi yang mereka yakini, padahal keyakinan tentang kegaiban tersebut merupakan salah satu dasar utama yang menopang agama mereka.

Klaim itu dijadikan sarana untuk menguasai harta haram dengan mengatasnamakan hak imam yang gaib, sekaligus menghalangi Ahlulbait memperoleh bagian khumus mereka. Sebab, hak tersebut dinyatakan menjadi milik seseorang yang gaib dan tidak memiliki keberadaan nyata.

Keinginan untuk menguasai khumus juga menjadi faktor di balik banyaknya klaim mengenai kegaiban dan kemahdian sepanjang sejarah mereka, bahkan menjadi salah satu sebab muncul dan berkembangnya klaim-klaim tersebut.

Kenyataan ini terungkap melalui sumber-sumber Syiah sendiri.

Marilah kita perhatikan apa yang mereka sampaikan mengenai persoalan tersebut.

Dalam riwayat mereka disebutkan:

Selanjutnya disebutkan:

Salah seorang pengelola urusan tersebut adalah Utsman bin Isa yang tinggal di Mesir. Ia memiliki harta dalam jumlah besar dan enam orang budak perempuan.

Dalam riwayat tersebut disebutkan:

Kemudian Abu al-Hasan ar-Ridha mengirim surat kepadanya untuk meminta penyerahan budak-budak perempuan dan harta tersebut.

Namun, Utsman bin Isa menjawab:

Ar-Ridha kemudian membalas:

(Man Lā Yahdhuruhu al-Faqīh, 4/543; Bihār al-Anwār, 48/253.)

Para mullah Rafidhah berusaha keras menyebarkan mazhab mereka ke berbagai tempat agar sumber-sumber pemasukan semakin luas dan pendapatan mereka semakin besar.

Pengalaman Pribadi di Masjid Nabawi

Sehubungan dengan persoalan ini, aku teringat sebuah peristiwa menarik yang pernah kualami bersama seorang laki-laki berserban yang kutemui di Masjid Nabawi.

Aku bertanya kepadanya, “Apabila seseorang ingin masuk ke dalam mazhab Syiah, apa yang harus ia lakukan?”

Ia menjawab, “Apabila ia berada di negeri seperti ini, hendaknya ia menyembunyikan keyakinannya. Namun, apabila ia berada di negeri seperti Suriah, tidak mengapa ia menyatakannya secara terbuka.”

Kemudian aku bertanya, “Apabila orang tersebut mempunyai harta yang sangat banyak, apakah cukup baginya mengeluarkan khumus dengan menyerahkannya kepada kaum muslimin yang miskin?”

Ia menjawab, “Tidak. Datanglah kepada kami di Hotel ad-Dakhil.”

Dengan demikian, tujuan dan sasaran mereka adalah menguasai harta orang-orang yang mudah diperdaya melalui klaim mengenai hak-hak Ahlulbait dan khumus Ahlulbait.

Para marja‘ Rafidhah juga berusaha mempertahankan perselisihan dengan umat Islam dan memisahkan diri dari kaum muslimin dalam hal sumber-sumber pengambilan ajaran agama.

Hal itu dilakukan agar sumber-sumber harta yang mereka peroleh tetap aman dari kritik dan upaya pengungkapan.

Bahkan, keadaan mereka telah sampai pada tingkat menjadikan penyelisihan terhadap mayoritas kaum muslimin sebagai salah satu prinsip yang dianggap sah dalam agama mereka.

Di antara riwayat mereka disebutkan:

(Ushūl al-Kāfī, 1/68; Wasā’il asy-Syī‘ah, 18/76.)

Profesor Dr. Ali as-Salus mengatakan mengenai persoalan tersebut:

(Dr. Ali as-Salus, Atsar al-Imāmah fī al-Fiqh al-Ja‘farī, hlm. 394.)

Akar Historis Khumus dalam Syiah

Kaum muslimin dari kalangan sahabat dan tabiin tidak pernah mengenal khumus Syiah sebagaimana yang dipraktikkan tersebut.

Khumus itu tidak lain merupakan bidah besar yang diciptakan oleh orang-orang zindik untuk memakan harta manusia secara batil.

Untuk semakin memperdaya manusia, mereka mengklaim bahwa harta yang dipungut tersebut sebenarnya merupakan hak Ahlulbait.

Bahkan, teks-teks riwayat yang mereka gunakan untuk memperoleh penghasilan atas nama Ahlulbait menggambarkan para imam Ahlulbait seolah-olah sebagai peminta-minta yang hina dan memohon haknya kepada manusia.

Mereka menisbatkan perkataan berikut kepada para imam:

(Wasā’il asy-Syī‘ah, 6/375.)

Mereka juga mengatakan bahwa para imam itulah yang dimaksud dengan anak yatim, sehingga ancaman Al-Qur’an terhadap orang yang memakan harta anak yatim ditafsirkan sebagai ancaman terhadap orang yang menahan khumus mereka.

(Al-‘Urwah al-Wutsqā, 2/366, beserta komentar para marja‘ kontemporer.)

Harta haram yang dinamakan khumus tersebut merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong semangat mereka menyebarkan dakwah dan memperbanyak jumlah pengikut.

Tujuannya adalah meningkatkan pemasukan dan memperbanyak kekayaan mereka.

Sebab, semakin banyak orang yang mengikuti mazhab tersebut, semakin besar pula pendapatan yang mengalir ke kantong para ayatullah.

Bukankah pada masa lalu mereka merupakan kelompok minoritas?

Bahkan, dakwah mereka tidak mendapatkan penerimaan di berbagai wilayah kaum muslimin, kecuali di sebuah sudut terpencil di Kufah.

Karena itu, mereka mengatakan:

Bahkan, pada masa Ja‘far ash-Shadiq, yang wafat pada tahun 148 H, mereka mengeluhkan sedikitnya jumlah pengikut.

Salah seorang di antara mereka mengatakan kepada imamnya:

Dalam sebuah riwayat dari Humran bin A‘yan disebutkan:

(Ushūl al-Kāfī, 2/244.)

Namun, setelah prinsip pungutan harta tersebut ditetapkan, semakin banyak orang yang berambisi memperoleh keuntungan, dan semakin banyak pula orang yang mudah diperdaya serta menjadi sasaran mereka.

Orang-orang tersebut akhirnya terjerat dalam klaim-klaim tasyayyu‘ sehingga jumlah pengikut mereka semakin bertambah.

Bahkan, disebutkan bahwa jumlah mereka pada masa sekarang mencapai sekitar sepuluh persen dari keseluruhan umat Islam.

(Rom Landau, Al-Islām wa al-‘Arab, hlm. 95. Angka ini merupakan perkiraan yang dikutip dalam artikel tahun 2015, bukan hasil penghitungan demografis terbaru.)

Harta dalam jumlah sangat besar yang berpindah ke kantong para mullah tersebut kemudian berubah menjadi kegiatan ekonomi berskala besar.

Berbagai lembaga dan pusat kegiatan ekonomi yang berafiliasi kepada para marja‘ berdiri dengan memanfaatkan harta tersebut.

Dana itu diinvestasikan untuk membiayai berbagai revolusi, menyebarkan pemikiran Syiah, mendanai gerakan-gerakan penyebaran paham Rafidhah di berbagai belahan dunia, bahkan membeli loyalitas, menggerakkan para penulis dan media, serta menarik simpati para pengambil keputusan.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika mereka memanfaatkan kekuatan harta dan media untuk memperluas pengaruh mereka.

(Lihat Wahiduddin Khan, Nahwa Ba‘ts Islāmī.)

Khumus tersebut juga merupakan sumber utama pembiayaan revolusi para ayatullah di Iran.

Di antara pengaruh lain yang tampak adalah bahwa di negeri-negeri tempat mereka berada, mereka berusaha menguasai sebagian besar kegiatan perdagangan, perusahaan, dan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok.

Dengan demikian, mereka dapat mengendalikan kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan mendasar masyarakat.

Kenyataan yang terjadi merupakan bukti paling nyata mengenai hal tersebut.

(Lihat Wa Jā’a Daur al-Majūs, hlm. 312 dan seterusnya.)

Agama Allah terbebas dari kezaliman terhadap manusia semacam ini.

Kebenaran tersebut dapat dijelaskan melalui dua pendekatan.

Pertama: Berdasarkan Sunnah dan Sejarah Praktik Kaum Muslimin

Para ulama mengatakan:

Selanjutnya disebutkan:

Kemudian dijelaskan:

Selanjutnya:

Kemudian ditegaskan:

(Ibnu Taimiyah, Minhāj as-Sunnah an-Nabawiyyah, 3/154.)

Kedua: Berdasarkan Sumber-Sumber Syiah Sendiri

Berikut ini disampaikan sejumlah teks dari kitab-kitab yang mereka anggap otoritatif untuk menegakkan hujah atas mereka.

Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm:

(Ibnu Hazm, Al-Fishal fī al-Milal wa al-Ahwā’ wa an-Nihal, 4/112.)

Dalam kitab-kitab mereka terdapat sejumlah riwayat yang mengungkap kedustaan mereka atau menempatkan mereka dalam pertentangan internal.

Pertentangan tersebut merupakan tanda kerusakan suatu mazhab.

Di antara riwayat yang terdapat dalam sumber-sumber yang mereka anggap otoritatif adalah sebagai berikut.

Riwayat Pertama: Khumus Hanya Berlaku atas Ganimah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Sinan bahwa ia berkata:

(Man Lā Yahdhuruhu al-Faqīh, 1/13; Tahdzīb al-Ahkām, 1/384; Al-Istibshār, 2/56; Wasā’il asy-Syī‘ah, 6/338.)

Riwayat Kedua: Penegasan Pembatasan Khumus pada Ganimah

Diriwayatkan dari Sama‘ah, dari Abu Abdillah dan Abu al-Hasan:

(Tafsīr al-‘Ayyāsyī, 2/62; Bihār al-Anwār, 2/52; Al-Burhān, 2/88.)

Tanggapan al-Hurr al-‘Amili terhadap Riwayat Pembatasan Khumus

Para pemuka Rafidhah mengalami kesulitan menghadapi riwayat-riwayat tersebut dan berusaha memberikan jawaban.

Namun, jawaban-jawaban yang mereka kemukakan penuh dengan penafsiran yang dipaksakan.

Perhatikanlah tanggapan penulis Wasā’il asy-Syī‘ah terhadap riwayat sebelumnya.

Ia mengatakan:

(Al-Hurr al-‘Amili, Wasā’il asy-Syī‘ah, 6/338–339.)

Demikianlah jawabannya.

Tampaknya ia menyadari kelemahan yang sangat jelas dalam penjelasan tersebut, karena redaksi riwayat sama sekali tidak memberikan isyarat ataupun petunjuk yang mendukung kemungkinan penafsiran itu.

Penafsiran tersebut termasuk jenis takwil yang biasa dilakukan oleh kelompok Batiniyah.

Karena itu, ia berusaha mencari jalan keluar yang lain dengan mengatakan:

(Wasā’il asy-Syī‘ah, 6/338–339.)

Jawaban ini juga sama seperti jawaban sebelumnya.

Sebab, pengertian ganimah, bahkan dalam istilah-istilah yang mereka gunakan sendiri, adalah harta yang diperoleh kaum muslimin melalui peperangan.

Oleh karena itu, ia kembali menempuh jalan penafsiran yang lain dengan mengatakan:

(Wasā’il asy-Syī‘ah, 6/338–339.)

Jawaban ini pun tidak dapat menyelamatkan pendapat mereka.

Sebab, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mereka memberlakukan khumus secara luas atas berbagai jenis penghasilan dan keuntungan usaha.

Dengan demikian, terlihat jelas adanya keraguan dan pemaksaan dalam jawaban-jawaban tersebut.

Teks riwayat itu menafikan kewajiban khumus atas selain ganimah, sedangkan para pemuka Rafidhah terus berusaha menetapkan kewajiban khumus atas harta selain ganimah dengan berbagai cara dan tipu daya yang mereka mampu lakukan.

Kritik dari Penulis Berlatar Belakang Syiah

Penulis buku Yā Syī‘at al-‘Ālam Istaiqizhū (Wahai Kaum Syiah Sedunia, Sadarlah!) mengatakan:

(Musa al-Musawi, Yā Syī‘at al-‘Ālam Istaiqizhū, hlm. 66, cetakan kedua, 1414 H.)

Penutup

Apakah orang-orang yang menjadi korban penipuan para penyeru paham Rafidhah akan menyadari hakikat ajaran yang sedang mereka ikuti?

Apakah mereka akan menyadari bahwa para penyeru tersebut tidak lain adalah pencuri yang menyembunyikan wajahnya di balik kedok agama?

Mereka akan mengambil sebagian harta dan penghasilan para pengikutnya atas nama khumus Rasulullah ﷺ dan Ahlulbait beliau.

Kemudian, mereka akan memaksa para pengikut tersebut menyerahkan harta kepada para ayatullah melalui berbagai bentuk ancaman dan peringatan, disertai bermacam-macam janji serta bujukan.

Sumber artikel: Majalah Al-Bayan, Edisi 334, Jumadal Akhirah 1436 H / Maret–April 2015 M. Artikel ini diterbitkan dalam rangkaian berkas khusus bertajuk Al-Khathar al-Īrānī Yatamaddad (Ancaman Iran Semakin Meluas).