Pertanyaan

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah ﷺ, keluarga, dan para sahabat beliau. Amma ba‘du.

Penetapan harga oleh pemerintah (التسعير / at-tas‘īr) tidak terlepas dari dua keadaan: dilakukan dalam kondisi normal ketika tidak terjadi kenaikan harga, atau dilakukan ketika terjadi kenaikan harga. Dalam kedua keadaan tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehannya.

Keadaan Pertama: Penetapan Harga dalam Kondisi Normal

Yaitu ketika harga tidak sedang melonjak dan tidak tampak adanya kezaliman yang dilakukan oleh para pedagang.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat.

Pendapat Pertama: Tidak Boleh Menetapkan Harga dalam Kondisi Normal

Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi‘iyyah, dan Hanabilah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah, dan al-Qasim bin Muhammad.

Mereka berdalil dengan firman Allah Ta‘ala:

Sisi pendalilannya adalah bahwa manusia memiliki kewenangan terhadap harta mereka sendiri, sedangkan penetapan harga merupakan pembatasan terhadap kewenangan tersebut.

Pemimpin memang diperintahkan memperhatikan kemaslahatan kaum Muslimin. Akan tetapi, memperhatikan kepentingan pembeli agar memperoleh harga murah tidak lebih utama daripada memperhatikan kepentingan penjual agar memperoleh harga yang layak.

Apabila kedua kepentingan tersebut berhadapan, kedua belah pihak harus diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingannya masing-masing. Memaksa pemilik barang menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan firman Allah:

Dalil dari Hadis Anas bin Malik رضي الله عنه

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه bahwa harga-harga pernah naik pada zaman Rasulullah ﷺ. Orang-orang berkata:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. At-Tirmidzi mengatakan:

Ibnu Hibban juga mensahihkannya.

Hadis Abu Hurairah رضي الله عنه

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه:

Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Hafizh Ibnu Hajar menilai sanadnya hasan.

Sisi pendalilan dari kedua hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah ﷺ tidak menetapkan harga meskipun para sahabat meminta beliau melakukannya. Seandainya penetapan harga tersebut dibolehkan secara mutlak, tentu beliau akan memenuhi permintaan mereka.

Bahkan ketika itu harga sedang naik. Oleh karena itu, apabila dalam keadaan harga naik secara alami saja Rasulullah ﷺ tidak menetapkan harga, maka dalam keadaan harga normal lebih utama lagi untuk tidak dilakukan penetapan harga.

Perkataan Ibnu Qudamah رحمه الله

Ibnu Qudamah menjelaskan dalam al-Mughni:

Kerugian tersebut menimpa pemilik barang karena mereka dicegah menjual barang miliknya sesuai kehendaknya, dan juga menimpa pembeli karena sulit mendapatkan barang yang dibutuhkannya.

Atas dasar itu, penetapan harga dalam kondisi seperti ini dianggap terlarang.

Pendapat Kedua: Boleh Menetapkan Harga Meskipun dalam Kondisi Normal

Pendapat ini dinukil dari Sa‘id bin al-Musayyib, Rabi‘ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa‘id al-Anshari.

Menurut mereka, penetapan harga pada dasarnya boleh secara mutlak.

Alasannya, penetapan harga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan mencegah para pedagang menaikkan harga.

Namun, pendapat mayoritas ulama lebih kuat untuk diikuti karena kekuatan dalil-dalil mereka.

Pada dasarnya syariat memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan transaksi selama mereka tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan Allah: tidak ada kezaliman, penipuan, penimbunan, ataupun manipulasi harga.

Kebebasan semacam ini merupakan faktor penting bagi aktivitas ekonomi dan ketersediaan berbagai macam barang.

Adapun menetapkan harga tanpa adanya kebutuhan berarti menyelisihi prinsip dasar muamalah, membatasi kebebasan transaksi, dan dapat menyebabkan barang menghilang dari pasar. Pada akhirnya keadaan tersebut justru dapat mengakibatkan kenaikan harga dan berkembangnya pasar gelap.

Keadaan Kedua: Penetapan Harga Ketika Terjadi Kenaikan Harga

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga.

Pendapat Pertama: Tidak Boleh Menetapkan Harga

Pendapat ini dianut oleh banyak ulama Syafi‘iyyah, Hanabilah, dan Malikiyyah.

Mereka antara lain berdalil dengan hadis Abu Hurairah رضي الله عنه:

Sisi pendalilannya adalah bahwa penetapan harga dapat berarti memaksa seseorang menjual hartanya dengan harga yang tidak ia ridhai, sedangkan hal tersebut merupakan kezaliman terhadap pemilik harta.

Atsar Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه dan Hathib

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Imam asy-Syafi‘i bahwa Umar رضي الله عنه melewati Hathib di pasar al-Mushalla. Di hadapan Hathib terdapat dua karung berisi kismis.

Umar bertanya mengenai harganya. Hathib menjawab bahwa harganya dua mudd dengan satu dirham.

Umar berkata kepadanya bahwa telah datang rombongan unta dari Thaif membawa kismis dan mereka akan mengikuti harga yang ia tetapkan. Kemudian Umar mengatakan agar ia menaikkan harganya atau membawa kismisnya pulang dan menjualnya sesuai keinginannya.

Namun setelah Umar pulang, beliau mengoreksi dirinya sendiri. Kemudian beliau mendatangi Hathib di rumahnya dan berkata:

Perkataan Imam asy-Syafi‘i رحمه الله

Imam asy-Syafi‘i berkata setelah menyebutkan atsar tersebut:

Pendapat Kedua: Boleh Menetapkan Harga Ketika Dibutuhkan

Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qayyim.

Mereka membolehkan pemerintah melakukan intervensi harga apabila para pedagang melakukan tindakan zalim, memainkan harga, atau masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut dan kemaslahatan mereka tidak dapat dijaga kecuali melalui penetapan harga yang adil.

Perkataan Ulama Hanafiyyah

Disebutkan dalam al-Fatawa al-Hindiyyah:

Perkataan Ibnul ‘Arabi al-Maliki رحمه الله

Ibnul ‘Arabi al-Maliki berkata dalam ‘Aridhat al-Ahwadzi setelah membicarakan hadis Anas:

Perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله

Ibnu Taimiyyah berkata dalam pembahasannya tentang al-Hisbah:

Pendapat yang Lebih Kuat

Pendapat kelompok kedua, yaitu bolehnya penetapan harga ketika terjadi kezaliman dan kebutuhan masyarakat menuntutnya, lebih layak untuk dipertimbangkan.

Hal ini sejalan dengan tujuan syariat yang memperhatikan kemaslahatan umum. Jika kemaslahatan individu diperhatikan oleh syariat, maka kemaslahatan masyarakat luas tentu juga mendapatkan perhatian yang besar.

Hadis-hadis yang menunjukkan larangan Rasulullah ﷺ menetapkan harga ketika harga naik dapat dipahami dalam konteks kenaikan harga secara alami, yakni harga berubah karena mekanisme ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat, bukan karena manipulasi manusia.

Dalam keadaan seperti itu, kenaikan harga bukan akibat kesengajaan para pedagang untuk menzalimi masyarakat sehingga pemerintah tidak semestinya memaksa mereka.

Namun apabila telah terbukti bahwa kenaikan harga terjadi karena kesengajaan para pemilik barang, seperti penimbunan, manipulasi, kesepakatan menaikkan harga secara zalim, atau memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat, maka keadaan tersebut berbeda.

Syariat tidak memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menggunakan hartanya dengan cara yang menzalimi masyarakat.

Karena kenaikan harga yang sangat berat merupakan musibah bagi masyarakat. Seseorang dapat menghadapi salah satu dari dua keadaan yang sama-sama sulit:

Ia tidak membeli barang tersebut meskipun sangat membutuhkannya sehingga mengalami kesulitan.

Atau ia terpaksa membelinya meskipun tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga harus membebani dirinya dengan utang, sedangkan utang dapat menjadi salah satu sebab kesulitan ekonomi.

Kesimpulan

Dengan demikian, التسعير (penetapan harga oleh pemerintah) tidak memiliki satu hukum untuk seluruh keadaan.

Apabila harga naik secara alami karena perubahan ketersediaan barang dan permintaan masyarakat, sementara tidak terdapat penimbunan, manipulasi, monopoli, atau kezaliman pedagang, maka pada asalnya pemerintah tidak menetapkan harga secara paksa. Hal ini sesuai dengan hadis Anas رضي الله عنه ketika Rasulullah ﷺ menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga.

Namun apabila para pedagang atau pemilik barang melakukan kezaliman, menahan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, memanipulasi harga, atau menaikkan harga melampaui harga yang wajar sehingga kemaslahatan umum tidak dapat dijaga kecuali dengan intervensi pemerintah, maka penetapan harga yang adil dibolehkan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menjadi wajib.

Inilah yang ditegaskan oleh sejumlah fuqaha, di antaranya ulama Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qayyim.

Prinsipnya bukan sekadar “harga murah” atau “harga mahal”, tetapi terwujudnya keadilan antara penjual dan pembeli, sehingga penjual tidak dizalimi dengan dipaksa menjual di bawah harga yang wajar dan pembeli juga tidak dizalimi melalui penimbunan atau permainan harga.

Allah Ta‘ala berfirman:

والله أعلم.